Postingan
Adapun Ganjar telah menyatakan kesiapannya jika dideklarasikan sebagai capres 2024. Rudy menjelaskan, pernyataan Ganjar ini wajar mengingat kader partai memang mesti siap jika diamanahkan tugas tertentu.
“Kalau semua orang siap nyapres ya wajar. Pak Ganjar pernah jadi gubernur, jadi anggota DPR RI, kalau ada yang nanya pasti saya jawab mendukung dong,” kata FX Hadi Rudyatmo saat dihubungi, Rabu, 19 Oktober 2022.
Menurut Rudy, dukungannya kepada Ganjar sah dilakukan. Kendati demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
“Saya selalu sampaikan bahwa Ganjar itu kader partai yang taat dan patuh pada PDIP. Ketika ada yang menanyakan siap nyapres apa enggak, kalau demi bangsa dan negara maka jawabannya siap. Partai itu punya perahu yang ada di Ketum. Kalau Ketum belum (memutuskan), maka saya juga belum,” ujarnya.
Rudy menyatakan dukungannya kepada Ganjar mencapai seribu persen. Kendati demikian, dia enggan menjawab kala ditanya ihwal dukungannya kepada Puan Maharani sebagai Capres. “Ndak saya jawab (dukungan ke Puan Maharani). Yang nanya Pak Ganjar ya tak jawab seribu persen, satu juta persen, dan sebagainya,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan keputusan soal Capres dan Cawapres merupakan kewenangan penuh dari Megawati. Sehingga, kata dia, siapapun yang menyebut nama Capres dan Cawapres sebelum Megawati akan diberi sanksi.
“Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut. Sebab segala sesuatu ada momentum dan tahapannya,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Oktober 2022.
Kendati demikian, Hasto mengaku belum tahu-menahu ihwal pernyataan Rudy yang mendukung Ganjar. Jika benar, kata dia, maka itu merupakan bentuk pelanggaran. “Saya belum membaca pernyataannya (FX Rudyatmo), namun sekiranya itu benar, maka itu pelanggaran, sama dengan kader lain yang melakukan hal yang sama,” kata Hasto.
Dia mengatakan pernyataan dukungan kepada sosok Capres dan Cawapres tertentu sebelum diputuskan Megawati merupakan pelanggaran terhadap disiplin partai. Jika ada kader yang nekat, Hasto mengatakan Dewan Kehormatan Partai bakal turun tangan mengurus dugaan pelanggaran ini.
“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu Capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun,” kata dia.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar